Teks Mati yang Terus Didengungkan di Mimbar Pidato
Elite Sibuk Mengurus Kekuasaan
Hari-hari ini, kalimat tentang keadilan dan kesejahteraan rakyat seolah hanyalah teks mati yang kerap kita temui di spanduk berfoto pejabat.
Pidato-pidato yang terus didengungkan dalam berbagai kesempatan selalu menggambarkan seolah semua hal beres tanpa masalah.
Padahal, itu semua hanyalah teks mati yang ditulis dengan imajinasi, lalu disampaikan lewat mulut yang hampa.
Faktanya sangat jauh berbeda. Rakyat masih harus berjuang sendiri di tengah ekonomi yang sulit, harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam, inflasi yang tak kunjung reda, serta beban pajak yang kian mencekik.
Tapi ironisnya, kita masih dipaksa mempercayai narasi manis atas nama “kesejahteraan rakyat”.
Persoalan tidak berhenti pada urusan ekonomi. Kita juga dihadapkan pada ancaman kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, serta kemarau yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.
Asap kebakaran di Kalimantan dan Sumatera, hari ini, yang sudah melintasi batas wilayah, sudah mengganggu kesehatan, dan menganggu aktivitas masyarakat. Dampaknya bahkan dirasakan hingga se antero negeri hingga ke tetangga.
Upaya pemerintah menjinakkan api hingga kini tak membuahkan hasil, meski dibantu oleh negara tetangga.
Lantas, apa yang sebenarnya membuat sebuah bangsa maju dan sejahtera?
Kemajuan bangsa bukan ditentukan oleh luas wilayah atau jumlah penduduk. Singapura yang kecil bisa sangat maju, sementara Tiongkok yang raksasa juga tumbuh pesat.
Bukan pula karena letak geografi atau faktor geologi. Negara-negara Skandinavia tetap sejahtera meski berada di kutub utara yang dingin, dan Jepang tetap terdepan meski langganan gempa serta tsunami.
Bahkan sistem politik pun bukan faktor penentu. Amerika yang liberal, Rusia yang komunis, hingga Malaysia dan Brunei yang berbentuk kerajaan, semuanya mampu menjadi negara berpengaruh dan sejahtera.
Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Negara kaya yang dibelah khatulistiwa dan sudah lebih dari setengah abad menjalankan Demokrasi Pancasila ini justru masih berkutat pada masalah dasar. Keadilan seolah berhenti di Pembukaan UUD 1945 dan retorika politisi, sementara kemakmuran sejauh ini hanya dinikmati oleh para penguasa.